Layanan Digital Jadi Gerbang

Untuk menciptakan keuangan inklusif, dibutuhkan industri keuangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Rendahnya akses layanan keuangan bisa berimpak serupa terhadap konstribusi sektor finansial ke pertumbuhan ekonomi.
Sistem pembayaran digital akan menjadi ger bang pengembangan keuangan inklusif di Indonesia. “Hasil penelitian BI, ternyata lebih banyak orang yang memiliki telepon seluler dibandingkan rekening bank. Artinya, sistem pembayaran digital merupakan gerbang jika ingin mengembangkan sistem keuangan yang inklusif,“ kata Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah dalam International Financial Inclusion Forum (IFIF) di Jakarta, kemarin.

Untuk mendorong itu, BI telah merilis beleid untuk produk electronic money (emoney) yang berbasis sistem pembayaran digital. Beleid itu untuk memayungi produk keuangan dari kalangan nonbank. Dengan begitu, akses masyarakat terhadap sistem keuangan formal diharap semakin menguat, terutama bagi kalangan masyarakat papa. Lebih lanjut, BI menilai, aturan terkait dengan pengembangan keuangan inklusif harus sejalan dengan sistem pembayaran digital, umpama perihal penerapan bank tanpa kantor (branchless banking).

“Otoritas Jasa Keuangan harus membuat regulasi yang mendorong inklusi finansial berkelanjutan. Ini penting karena perbankan masih dihadapkan tantangan berupa keengganan masyarakat pada cara nontunai,“ ujar Halim.

Dalam kesempatan sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad mengatakan, pihaknya akan merilis aturan soal branchless banking pada bulan depan. “Paling lambat akhir November lah. Pilot project kemarin sudah jalan, kita buka, istilahnya tabungan mikro, dan banyak agen.“

Aturan branchless banking penting untuk menggapai lebih banyak anggota masyarakat yang masih unbankable.Dari data Mandiri Institute, baru 20persen penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas yang memiliki rekening di institusi keuangan formal. Jumlah itu jauh lebih rendah ketimbang Thailand (73persen) dan Malaysia (66persen). Agen-agen yang dibina langsung oleh bank antara lain toko-toko di pinggir jalan yang mudah diakses masyarakat.Sementara itu, nomor ponsel dimanfaatkan menjadi nomor rekening tabungan.

Deputi Dewan Komisoner OJK Endang K Trisubari menambahkan, agen bisa individu atau badan hukum. Perbankan pun diberi wewenang untuk menilai kelayakan agen dengan mengacu aturan OJK nanti.

“Asalkan bisa dipercaya di lingkungannya, seseorang bisa jadi agen. Untuk yang berbadan hukum, bank telah menunjuk PT Pos, Pegadaian, sejumlah perusahaan mikro finansial dan perusahaan seperti Alfamart dan Indomaret,“ ujar Endang.Bersentuhan langsung Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti sepakat menggiatkan inklusi keuangan bisa dilakukan lewat layanan keuangan digital. Itu menurutnya perlu dukungan pemerintah, antara lain penyediaan infrastruktur dasar telekomunikasi yang memadai di daerah-daerah.

Advisory Board Chairman Mandiri Institute Darmin Nasution mengingatkan, akses layanan keuangan yang rendah bisa berimpak terhadap kontribusi sektor finansial pada pertumbuhan ekonomi. Dorongan peningkatan akses layanan keuangan dikatakannya dapat memacu pertumbuhan yang lebih inklusif.

Di forum sama, Country Manager International Finance Corporation Survesh Suri menyatakan sesuai dengan tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusi keuangan butuh industri keuangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Menurutnya, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk mendorong inklusi keuangan. Pertama, meningkatkan infastruktur. Kemudian, menciptakan iklim akses keuangan yang fokus ke UMKM.Ketiga, mendorong teknologi perbankan digital masuk ke lingkup UMKM. (Ant/E-2) Media Indonesia, 24/10/2014, Halaman : 17

This entry was posted in Sistem Informasi Manajemen and tagged . Bookmark the permalink.