Penetrasi Internet di Indonesia Terancam Stagnan

“Apabila MA menolak fatwa perlindungan, penyelenggara layanan ISP akan menghentikan operasional.” Sammy A Pangerapan Ketua APJII
KEBERLANJUTAN penetrasi internet di Indonesia terancam. Penyelenggara layanan internet (internet service provider/ISP) berenca na untuk mengembalikan fung sinya ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

“Apabila Mahkamah Agung (MA) menolak fatwa perlindungan bagi ISP, kita (penyelenggara layanan ISP) akan menghentikan operasional,“ tegas Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sammy A Pangerapan ketika dihubungi Media Indonesia di Jakarta, kemarin. Penetrasi internet ditargetkan mencapai 50% pada tahun depan. Namun, tingkat penggunaan internet tahun ini baru sekitar 28%.

Menurut Sammy, pengajuan materi fatwa perlindungan itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dalam penyelengga raan layanan internet di Tanah Air. Pelaku industri saat ini khawatir tersangkut hukum pascapemidanaan manajemen Indosat.
“Penyelenggara layanan internet juga meminta Kemenkominfo untuk memberikan perlindungan bagi penyeleng gara ISP,“ ujarnya. Saat ini, lanjut Sammy, Indonesia sedang mendorong konten lokal, keamanan jaringan, tata kelola internet, dan kebebasan berekspresi se suai dengan aturan yang ada.

Upaya itu dilakukan 309 penyelenggara layanan internet di dalam negeri. Dari total penyelenggara, sebanyak 16 perusahaan ISP menguasai pangsa pasar market share hingga 70%.

“Permasalahan pidana ini akan menganggu stabilitas, ganggu upaya itu,“ tutur dia. Menurut Sammy, APJII juga memberikan batas waktu dua tahun bagi pemerintah dan DPR untuk merevisi aturan PNBP dan menetapkan UU Telekomunikasi. Hal itu disebabkan adanya perbedaan persepsi sehingga memunculkan sengketa di industri telekomunikasi dalam negeri.

Ia menambahkan, APJII mengusulkan revisi penerimaan negara bukan pajak (PNB) ke Mahkamah Konstitusi (MK).Langkah itu bertujuan membe rikan pemahaman akan pemanfaatan atas dana yang disetor. “Harus ada kejelasan dalam perhitungan dan tata kelolanya. UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memfokukan pada transaksi elektronik juga perlu direvisi,“ tutup dia. (Bow/E-5) Media Indonesia, 25/09/2014, halaman 17

This entry was posted in Berita Teknologi and tagged . Bookmark the permalink.